Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit – Budidaya tanaman kelapa sawit tentunya membutuhkan perkebunan, hal ini karena tanaman kelapa sawit harus memiliki areal yang luas. Namun pernahkan anda tau jika mendirikan usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan izin? Mengapa begitu?

Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang berasal dari Afrika, dan mulai masuk di indonesia pada tahun 1848 di Kebun Raya Bogor. Kemudian pada tahun 1911 kelapa sawit mulai dijadikan sebagai usaha perkebunan oleh beberapa perusahaan.

Dan mulai tahun 1939 kelapa sawit berkembang sangat pesat menjadi usaha perkebunan dengan ada sekitar 66 perusahaan perkebunan kelapa sawit di indonesia dan mencapai 100 hektar area perkebunan kelapa sawit.

izin usaha perkebunan kelapa sawit,izin perkebunan kelapa sawit,pengurusan izin perkebunan kelapa sawit,izin lokasi perkebunan kelapa sawit,izin prinsip perkebunan kelapa sawit,peraturan izin perkebunan kelapa sawit,persyaratan izin perkebunan kelapa sawit,prosedur izin usaha perkebunan kelapa sawit,izin kebun kelapa sawit,ijin kebun kelapa sawit,ijin usaha perkebunan kelapa sawit,perizinan usaha perkebunan kelapa sawit,ijin perkebunan kelapa sawit

Kemudian perkebunan kepala sawit mulai berkembang dengan sangat pesat, yaitu pada tahun 1980 perkebunan kelapa sawit di indonesia mencapai 290 hektar, pada tahun 1990 mencapai 1,127 dan pada tahun 2000 mencapai 4,158.

Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit per tahunnya meningkat hingga 12%. Peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 1990 hingga 2000, dan juga secara otomatis permintaan akan pupuk kelapa sawit juga naik secara tajam, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi minyak kelapa sawit yang beredar di pasaran.

Pada tahun 2013, kemudian Kementrian Pertanian mengeluarkan Peraturan izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan melalui Pemerintah Nomor 98 tahun 2013, hal ini agar perkebunan di Indonesia dapat diatur agar komoditas perolehan perkebunan dapat seimbang.

Dalam peraturan tersebut berisi tentang pengertian perkebunan adalah sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu dengan tanah atau media tumbuh dalam ekosistem yang sesuai. Untuk mengelola dan memasukan barang atau jasa hasil tanaman maka dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan pedoman manajemen, hal ini agar mewujudkan kesajahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Peraturan tersebut juga berisi tentang pengertian usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan, usaha budi daya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pertanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan  pemanenan. Hasil perkebunan merupakan kegiatan pengelolaan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk nilai tambah.

Baca Juga :  Buah Sawit Terbesar? Ini Dia 5 Caranya

Izin usaha perkebunan kelapa sawit atau IUP di jelaskan dengan setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan, harus sesuai dengan luasan tanah tertentu, sehingga usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik wajib memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari

  • IUP-B atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya yang merupakan izin tertulis dari pejabat berwewenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan.
  • IUP-P atau Izin Usaha Perkebunan untuk pengelolaan yang merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwewenang dan setiap perusahaan wajib memilikinya agar dapat melakukan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.
  • IUP atau Izin Usaha Perkebunan yang merupakan izin tertulis dari pejabat yang bewenang dan setiap perusahaan harus memilikinya agar dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegritas dengan usaha industri pengelolaan hasil panen.

 

Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya yang diatur dalam IUP-B mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk membuat izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan batasan minimal 25 hektar, sehingga jika luasnya kurang dari 25 hektar maka tidak terdaftar.

Dan izin usaha perkebunan kelapa sawit menurut IUP-B batasan luas maksimal budidaya tanam kelapa sawit adalah 1.000 hektar, sehingga suatu perusahaan tidak boleh melebihi budidaya kelapa sawit hingga 1000 hektar.

Sedangkan menurut Izin Usaha Perkebunan untuk pengelolaan atau IUP-P menerapkan bahwa suatu perusahaan akan tercatat bila penyedia bahan bakunya 20% dari kebun milik sendiri dan lainnya dari masyarakat.

Untuk Izin perkebunan kelapa sawit dalam hal pengelolaan maka suatu perusahaan dapat memproduksi kelapa sawit dengan kapasitas 5 ton TBS per jam, dan produk yang dihasilkan berupa CPO, inti sawit, cangkang serat, tandan kosong, dan sludge.

Tags: ijin kebun kelapa sawit ijin perkebunan kelapa sawit ijin usaha perkebunan kelapa sawit izin kebun kelapa sawit izin lokasi perkebunan kelapa sawit izin perkebunan kelapa sawit izin prinsip perkebunan kelapa sawit izin usaha perkebunan kelapa sawit pengurusan izin perkebunan kelapa sawit peraturan izin perkebunan kelapa sawit perizinan usaha perkebunan kelapa sawit persyaratan izin perkebunan kelapa sawit prosedur izin usaha perkebunan kelapa sawit

Leave a reply "Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit"